close
HUKUM

Penghentian Pekerjaan Normalisasi Lahan Perkebunan MANGLI Berpotensi Melanggar Hukum

PRN KEDIRI | Dampak dari surat nomor 005/P-DIR/MDP/XII/2020 yang dikeluarkan oleh direktur PT Mangli Dian Perkasa selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) terhadap beberapa pekerja di perkebunan Mangli berpotensi kepada proses hukum.

Surat yang isinya Pemberitahuan penghentian pekerjaan normalisasi lahan/tanah di perkebunan PT Mangli Dian Perkasa tertanggal 7 desember 2020 ini mendapat respon yang sangat mengejutkan dari Dedi Slamet Riadi.

Menurut Dedi Slamet Riadi, dirinya adalah salah satu dari sekian banyak pekerja yang merasa sangat di bohongi dan dirugikan, bagaimana tidak Dedi SR dalam menerima pekerjaan Land Clearing atau pembukaan lahan atau proses pembersihan dan penyiapan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, bukannya mendapat gaji dari pihak Perkebunan, namun hal ini terbalik Dedi Slamet Riadi harus merogoh koceknya mencapai Rp. 350.000.000,- untuk dibayarkan kompensasi kepada salah satu Oknum petinggi PT Mangli Dian Perkasa. Ungkap Dedi SR.

“ Isi kwitansi  : untuk pembayaran Penggarapan kompensasi pelaksanaan kontrak Land Clearing diatas lahan perkebunan PT Mangli Dian Perkasa sejumlah 3530 Rit (85.000/Rit)”

Dedi menambahkan dalam keterangannya di warung kopi tengah kota pare beberapa hari yang lalu kepada Pena Rakyat News, dirinya telah menerima SPK (Surat Perintah Kerja) setelah memberikan kompensasi kepada oknum petinggi PT Mangli Dian Perkasa dengan nomor surat yang sama dengan penghentian pekerjaan (No.005/P-DIR/MDP/II/2020) tertanggal 3 pebruari 2020.

BACA JUGA : https://penarakyatnews.id/2020/12/20/nekat-pertambangan-liar-di-mangli-terancam-dipidanakan-pihak-perkebunan/

Setelah mendapatkan SPK dirinya bekerja membuat jalan dan penataan lahan yang menghabiskan anggaran ratusan juta dari kantong pribadinya, namun setelah selesai Dedi SR tidak dapat bekerja dikarenakan Pandemi covid-19 dan baru bekerja dapat satu minggu mendapat Surat Penghentian Pekerjaan.

“Saya jelas kecewa pak dengan R (inisial,red), kita baru bekerja dan belum dapat apa-apa sudah dihentikan dengan alasan ini itu dan parahnya lagi uang dan biaya operasional saya tidak dikembalikan” ucap Dedi SR.

Sementara melalui selulernya tertanggal 1/12/2020 kepada media ini R menerangkan bahwa dirinya mengakui telah menerima aliran dana dari Dedi Slamet Riyadi, hal itu tujuannya agar dana tersebut digunakan sebagai jaminan pekerjaan sebab menurutnya seperti yang terdahulu para pekerja tidak sesuai dengan petunjuk pekerjaan yang ditentukan, dan terkait masuknya dana kepada R selaku petinggi PT. Mangli Dian Perkasa, R menyatakan hal itu urusan pribadi dan R juga menyatakan sudah kordinasi dengan Polda Jatim. (Hanry/Gun)

Tags : KediriLand Clearing

Leave a Response

Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021