PRN TULUNGAGUNG | Persoalan Leasing dengan konsumen terasa kian semakin ramai, dimasa sulit ekonomi karena pandemic terkesan tidak ada pengaruh bagi lembaga pembiayaan untuk melancarkan bisnisnya, tetap berujung kepada “perdayai konsumen” dengan segala kiat.
Temuan mengejutkan yang dikutip dari media lokal rorokembang, salah satu data yang dapat dikupas adalah konsumen atas nama E Kusumawati warga Bungur kecamatan karangrejo Tulungagung.
Dalam keterangannya E Kusumawati merasa kaget, pasalnya dirinya tidak merasa pernah tanda tangan kontrak namun dinyatakan sebagai debitur oleh FIF Tulungagung. Dan yang mengejutkan lagi E Kusumawati tidak pernah merasa dihadapkan didepan notaris Sri Areni, S.H. namun telah lahir Data Transaksi Fidusia dengan nama penerima Fidusia ‘PT FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE JALAN DR. SOETOMO NOMOR 15, RT 001, RW 001, DESA/KELURAHAN TERTEK, KECAMATAN TULUNGAGUNG, KABUPATEN/KOTA TULUNGAGUNG, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS 66216’
Penelusuran awak media mengarah kepada komfirmasi Kantor Kunham, dan hasilnya menguatkan bahwa akte tersebut diatas adalah “Akta nomor 1015, tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat Notaris SRI ARENI S.H, berkedudukan di JAWA TIMUR
Dikutip dari data investigasi rorokembang di Tulungagung kasus serupa yang dialami oleh E Kusumawati juga dialami 100 orang debitur bahkan lebih pasalnya data ini diambil dari satu petugas tagih FIF.
“saya tidak terima diperlakukan seperti ini mas, melalui Kuasa Hukum saya akan membawa masalah ini ke jalur hokum” tegas E Kusumawati.
Sementara untuk keseimbangan berita, pihak FIF dihubungi melalui telepon kantornya (0355) 336111 beberapa kali tidak merespon.
Lebih lanjut menurut Iskandar Laka, S.H., M.H. Pakar Hukum, dosen dan Divisi Hukum LPK YAPERMA sangat menyayangkan kinerja lembaga pembiayaan terbesar sekelas FIF, pasalnya apabila penuturan yang disampaikan oleh E Kusumawati tersebut benar, maka dapat dipastikan pihak FIF diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengacu kepada UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusis. (tim red)
