PRN TANGERANG | Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (One-stop Administration Services Office), yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung ternyata jadi lahan basah untuk meraup uang pungutan liar (Pungli).
Hal ini dikatakan oleh salah seorang Wajib Pajak (WP) yang tidak mau disebutkan namanya saat diwawancara oleh wartawan Pena Rakyat News mengatakan banyak sekali uang yang harus saya keluarkan, dicek fisik ada uang gesek atau ACC berkas sebesar Rp. 25.000,-, cetak plat nomer Rp. 5000,- dan yang saya tidak mengerti kembalian dari pembayaran pajak pokok yang dikembalikan oleh pihak Bank selalu tidak sesuai dengan yang tercatat di notis pajak selalu berkurang entah Rp 2000,- bahkan lebih, kalau wajib pajak sehari 200 orang, berapa banyak uang masyarakat yang di catut atau di korupsi sama pegawai Bank yang ada di Samsat. Terangnya.
Menanggapi hal tersebut Mulyadi, S.H selaku pengurus Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang angkat bicara, kalau hal ini benar terjadi adanya pungli di Samsat tersebut, ini tidak bisa di biarkan dan ini harus segera ditindak sesuai dengan Undang undang no 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang no 20 tahun 2001, jangan sampai ini di biarkan karena sangat merugikan masyarakat dan ketika masyarakat mengetahui dengan hal hal semacam ini maka masyarakat wajib melaporkan. jelas nya.
Samsat Balaraja menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 bahkan lebih. Awalnya Samsat Balaraja mencakup 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang tetapi yang 6 Kecamatan di bagi 2 Samsat yaitu Samsat Cikokol dengan Samsat Kelapa Dua hingga tersisa 23 Kecamatan saja yang masuk wilayah Samsat Balaraja. (red/mld)
