PRN Banyuwangi | Buntut dari penggrebegan dan penyitaan kayu jati oleh Polsek Wongsorejo Resort Banyuwangi pada 19 Juli lalu, menguak bobroknya tingkat SDM kepolisian di jajaran Polsek Wongsorejo Banyuwangi dan juga SDM pihak Perhutani KPH Banyuwangi utara.
Pasalnya dalam tindakan penggrebekan dan penyitaan kayu jati tersebut, berhasil diamankan kayu jati sebanyak 49 batang dari rumah milik Hariyono warga dusun Karangbaru desa Alasbuluh kecamatan Wongsorejo yang juga sebagai pegawai BUMN di Polhutmob wilayah Banyuwangi Utara, yang selanjutnya kayu jati tersebut dititipkan oleh Polsek Wongsorejo ke TPK Bajulmati hingga saat ini, Senin (9/8/2021).
Menurut keterangan Kapolsek Wongsorejo Iptu Sudarso menjelaskan bahwa, “Ini masih tahapan lidik mas, jadi kita tidak bisa jelaskan panjang lebar, dan Kayu Jati itu tidak kita sita melainkan diamankan,” Ungkapnya.
“Dan kita akan lakukan gelar dipolres juga mas karena tunggak yang kita cek tidak sesuai ukurannya, kemaren ditunda gelarnya di Polresta Banyuwangi karena banyak giat,” Imbuh Sudarso.
Dan dari keterangan Hariyono selaku pemilik kayu menjelaskan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan kepolisian serta menunjukan bukti kepemilikan kayu berupa surat keterangan asal kayu dari desa dan juga saya sudah diajak untuk kroscek tunggak oleh pihak Polsek,” paparnya.
Hal itu dikuatkan oleh 2 Asper Perhutani wilayah Banyuwangi utara Edi Mul dan Supani yang menjelaskan bahwa, “Pihak kita Perhutani sudah kroscek tiap petak dan tidak ada kehilangan kayu mas,” Terangnya.
Mengacu dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dijelaskan aturan terkait penangkapan, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, disamping itu juga dijelaskan dala peraturan kapolri (Perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan.
Menurut Praktisi Hukum Nanang Selamet, SH.MH. yang juga sebagai ketua pergerakan wartawan Reinkarnasi (PETAKA) di Banyuwangi bahwa, “Tindakan aparat penegak hukum itu harus bisa dipertanggung jawabkan, tindakan apapun itu maka dari itu aparat penegak hukum tidak hanya sebatas memperhatikan hukum materil saja, namun juga hukum formil,” Ungkap Nanang.
“Termasuk tanda terima dan sebagainya itu dan tidak ada alasan apapun untuk tidak diberikan itu oleh Polisi, dengan begitu penegakan hukum bisa berjalan dengan fear dan satu sama lain bisa saling mengambil upaya hukum apabila ada hak yang dilanggar,” Tutupnya kepada wartawan.
Ketua Gerakan Aktivis Indonesia Bersatu (GAIB) Eko wijiono juga berpendapat terkait hal ini, menurutnya “Dalam asas hukum actori incumbit dijelaskan bahwa siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan,” Terang Eko wijiono.
“Jadi dari semua proses tahapan Pro justicia itu harus terpenuhi syarat formil maupun materilnya, jika dalam satu tahapan saja ada yang tidak terpenuhi syarat formil maupun materilnya, maka dianggap cacat hukum dan harus segera dilepaskan maupun dikeluarkan barang yang diamankan kepolisian apabila sudah dibuktikan dengan bukti kepemilikan barangnya,” Imbuhnya.
Masih Eko wijiono, menurutnya “Inilah celah hukumnya dalam permainan illegal logging yang sering dimainkan, patut diduga pemain illegal loggingnya itu dari dalam Perhutani sendiri dan patut diduga berkonspirasi dengan Pihak kepolisian setempat dengan fakta hukum yang sering muncul belakangan ini,” paparnya.
“Banyak contoh kasusnya terkait illegal logging yang ditangani aparat kepolisian dengan kasus yang pelakunya alasan kabur dan DPO, atau kayu jati hutan temuan kepolisian yang tidak bertuan atau tidak diakui oleh Perhutani sebagai miliknya yang selanjutnya patut diduga barang tersebut diamankan dan dijual bersama antara Oknum Perhutani dengan Oknum Kepolisian itu sendiri,” Tutup Eko kepada wartawan.
Penulis : Solikin.
