PRN PONOROGO| Program unggulan Khofifah di dunia pendidikan dengan jargon Gratis Berkualitas “TIS TAS” seperti isapan jempol. Pungutan tidak berdasar hukum (Pungli) marak di SMKN 2 Ponorogo. Mulai dari uang Seragam bernilai jutaan rupiah hingga pungutan rutin bulanan untuk dana pendamping BPOPP. Meski telah menerima dana BOS diangka 1,6 Milyar untuk tahun 2021, Program TIS TAS Kofifah tidak laku.
Penelurusan Media PRN terkait permasalahan ini berawal dari pengaduan masyarakat. BR (inisial, red), orang tua wali, mengeluhkan besarnya biaya menyekolahkan anak di sekolah milik Negara ini. Berikut rincian yang disampaikan kepada PRN;
Shodaqoh Jariyah minimal Rp.1.500.000. Kenang-kenangan dari wali murid siswa kelas X tahun 2021, Selama 3 tahun 1.500.000. Dana pendamping BPOPP setiap siswa Rp.100.000 per bulan selama 3 tahun 100.000 x 12 (bulan). Dana tabungan atau untuk keperluan praktek PKL, UKK legalisir kunjungan industri dan lain-lain setiap bulan Rp.50.000 selama 2 tahun kelas X dan XI. Dana kesiswaan dibayarkan setiap tahun yaitu Rp.350.000. membeli seragam harian Putra sebesar Rp.1.610.000,- dan untuk seragam harian Putri Rp. 1.640.000,-
Meski Pemerintah melalui Gubernur Jawa Timur mengupayakan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan secara gratis, tampaknya semangat yang berbeda ditampikan oleh pejabat yang ada di sekolah. Bagaimana tidak, SMKN 2 Ponorogo dalam data penerima dana BOS mendaftarkan 1346 orang siswanya untuk mendapat bantuan oprasional yang mancapai 1,6 milyar untuk dua tahap sepanjang 2021.
PRN Mencoba melakukan konfirmasi terkait hal ini ke pihak sekolah, ditemui oleh Dr. H. Syarifan, Ketua Komite SMKN 2 Ponorogo, menjelaskan bahwa terkait semua pungutan ini mereka telah mendapat restu dari kepala cabang dinas pendidikan setempat.
“Rencananya setiap tahun akan dijalankan seperti ini,” kata ketua komite yang bukan berasal wali murid ini.
Dalam penelusuran PRN, diduga modus yang digunakan sekolah untuk melancarkan penggalangan dana dari wali murid atau peserta didik diawali dengan menempatkan ketua komite dan bendahara komite sekolah yang bukan berasal dari unsur wali murid.
Perlu diketahui bahwa memang Permedikbud 75 tahun 2016 tentang komite memperbolehkan pengurus komite berasal dari tokoh masyarakat ataupun aktifis yang bergerak di dunia pendidikan, namun pada pasal 6 angka (4) disebutkan bahwa Ketua Komite sekolah diutamakan berasal dari Wali Murid.
Di SMKN 2 Ponorongo ketua komite diisi oleh seorang Akademisi bukan wali murid dan Bendahara Komite berasal dari LSM bukan Wali Murid. Dua posisi strategis ini menjadi penting menurut Permendikbud 75 terkait mekanisme penggalangan dana pastisipasi masyarakat. Entah itu disegaja atau tidak.
PRN mencoba meminta tanggapan dari praktisi hukum terkati pungutan SMKN2 Ponorogo. Samsul S.H., menyampaikan bahwa penggalangan dana partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan telah diatur dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Dalam peraturan Menteri ini ada tiga jenis cara dalam menggalang dana masyarakat. Sumbangan, Bantuan dan Pungutan.
Lebih lanjut dijelaskan, bahwa perbedaan mendasar antara ketiga jenis penggalangan dana ini salah satunya adalah sumber dananya. Sumbangan dan Pungutan itu berasal dari wali murid atau peserta didik, sedangkan Bantuan berasal dari luar Peserta didik atau Wali Murid. Di pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa jenis penggalangan dana yang diperbolehkan dilakukan di sekolah adalah Sumbangan dan/atau Bantuan, bukan Pungutan.
“artinya kalau berkaitan dengan wali murid yang diperbolehkan hanyalah bertuk sumbangan, sifatnya sukareka dan tidak mengikat, jika sudah ditentukan dan rutin itu namanya pungutan,” kata Samsul saat diwawancarai.
Menutup sesi wawancara, Aktifis dan Pendiri LBH-PRN ini menanggapi terkait dengan adanya surat pernyataan persetujuan orang tua atas pungutan ini, Samsul menyarankan pembaca untuk membaca artikel yang telah terbit di link berikut:https://penarakyatnews.id/2021/10/20/dapatkah-surat-pernyataan-persetujuan-wali-murid-mejadi-dasar-komite-sekolah-lancarkan-pungutan/
(red)
