PRN BANYUWANGI | Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung dan berdialog bersama nelayan di Kampung Mandar, Banyuwangi, Jumat (12/11/2021). Puan menyerap aspirasi para nelayan, sekaligus mengoordinasikan solusinya.
Tampak hadir Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati; Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani; dan sejumlah anggota DPR RI.
“Saya ingin mendengar langsung dari Bapak/Ibu semua, masalah apa yang dihadapi, usul apa yang ingin disampaikan,” kata Puan.
“Negara kita ini negara maritim yang kaya potensinya seperti di Banyuwangi. Saya ingin tahu permasalahan yang ada pada nelayan. Seperti bagaimana kondisi nelayan selama pandemi, urusan BBM, alat tangkapnya, cold storage, dan lainnya, sehingga bisa kami carikan solusinya,” imbuh Puan.
Dalam dialog yang dimoderatori Bupati Ipuk tersebut, nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Seperti Rahmat Sukardi Ketua KUB Pondok Layar Kampung Mandar, yang menyampaikan keluhan terkait petugas Pertamina yang mewajibkan nelayan harus membeli Pertamax untuk bahan bakar perahu.
“Kami ini nelayan kecil dengan pendapatan yang kecil pula. Sangat keberatan apabila diwajibkan membeli Pertamax, tidak bisa membeli pertalite,” kata Sukardi.
Mendapat keluhan itu, Puan langsung meminta Menteri Trenggono untuk menjawab dan memberikan solusi persoalan tersebut. “Silakan Pak Menteri, ini harus ada solusinya untuk nelayan kecil,” kata Puan.
Terkait persoalan tersebut, Menteri Trenggono mengatakan akan koordinasi untuk mendapat solusi dengan Pertamina. “Saya intens pertemuan dengan Pertamina. Bisa nanti subsidi BBM untuk nelayan lewat koperasi nelayan. Kita berharap subsidi BBM tidak berupa barang, melainkan berupa uang,” kata Trenggono.
“Dalam waktu dekat kami akan lakukan survei kepada nelayan di Banyuwangi, agar bantuan yang kita hadirkan tepat sasaran. Kita survei kebutuhannya apa saja,” tambah Trenggono.
Nelayan lainnya, Helmi Tri Sulhadi, Ketua KUB Pantai Marina, menyampaikan keinginan kelompoknya untuk membuka destinasi wisata kuliner tengah laut. “Kami sudah mencoba kuliner tengah laut, sangat bagus viewnya. Jadi nelayan bisa menawarkan pengalaman kuliner ikan di tengah laut,” kata Helmi.
Terkait permintaan nelayan tersebut, Puan sangat mengapresiasi. “Kreatif sekali, langkah itu bisa meningkatkan pendapatan nelayan,” ujarnya.
Menteri KKP Trenggono pun menyiapkan program dukungan terkait aspirasi tersebut. “Kami saat ini mengajukan kepada kejaksaan agar kapal-kapal ilegal fishing yang ditangkap bisa diserahkan untuk dikelola kementerian. Kapal-kapal tersebut nantinya bisa diserahkan ke nelayan Banyuwangi untuk dikelola menjadi sarana kuliner di tengah laut,” jelas Trenggono.
Tidak hanya nelayan, istri nelayan juga menyampaikan keinginannya. Seperti Rabiyatullah, istri nelayan Muncar, meminta agar istri-istri nelayan bisa lebih mandiri tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan suami.
“Luar biasa Ibu-Ibu istri nelayan ini punya keinginan kuat untuk memperkuat kemandirian ekonomi keluarga. Saya akan minta kementerian terkait membantu pemberdayaan perempuan pesisir di sini”.
Menteri Bintang Puspayoga pun langsung menyiapkan langkah untuk pemberdayaan kaum perempuan Banyuwangi.
“Nanti kita bisa bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada istri nelayan,” kata Menteri Bintang.
Sementara Bupati Ipuk berterima kasih atas perhatian dari pemerintah pusat dan DPR RI kepada Banyuwangi. “Terima kasih kepada Mbak Puan dan para menteri, yang terus memberikan perhatian dan bantuan pada Banyuwangi,” kata Ipuk.
“Kami happy sekali dengan model yang dikerjakan Mbak Puan, yang langsung turun ke bawah dan mencarikan solusi bagi warga kami,” imbuh Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyerahkan bantuan berupa sembako sebanyak 1.500 paket, alat tangkap sebanyak 30 paket, permodalan perikanan tangkap Rp450 juta.**
Solikin.
