PRN GRESIK | Menindaklanjuti pemberitaan media terkait proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran Ruas Lasem – Lowayu Di Desa Lowayu dan Petiyen dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Gresk Tahun Anggaran 2021 dengan nilai HPS 2,4 M yang dimenangkan oleh CV. Rizky Dwi Jaya yang berdomisili di Suko Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan nilai kontrak sebesar 1,7 M atau 69% dari nilai HPS, patut mendapatkan perhatian dan tindakan serius dari APH.
Selain proyek Konstruksi Pembangunan Saluran Ruas Lasem – Lowayu Di Desa Lowayu dan Petiyen kuat dugaan tidak sesuai dengan Speck dan proyek sangat tidak layak untuk diserah terimakan kepada PUTR Gresik, ternyata diketahui bahwa yang mengerjakan bukan murni dari CV Rizki Dwi Jaya.
Mukiyat Harianto selaku Direktur CV Rizki Dwi Jaya dalam pertemuan di ruang rapat kantor dinas PUTR Gresik mengakui bahwa CV nya telah dipinjam oleh Wito dan dirinya hanya datang ke kantor dinas PUTR untuk menanda tangani kontrak dan langsung pulang. Ungkapnya.
Masih dalam keterangan WITO saat dikomfirmasi media Central berita, untuk memenangkan tender tersebut dirinya harus membayar profit kepada beberapa Oknum Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Pemkab Gresik, “Hampir menghabiskan 31% dari nilai kontrak “ Ucap Wito dengan wajah mengeluh.
Sementara dalam pertemuan antara awak media, Kadis PUTR Gresik, dan pihak CV Rizki Dwi Jaya pada 27 Mei 2022, Ahmad Hadi selaku Kepala Dinas (Kadis) berharap persoalan ini dan pemberitaan yang sudah ramai ‘dihentikan’
Senada juga disampaikan oleh Nanang yang mengaku sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PUTR Gresik, dalam keterangannya secara teknis bahwa proyek telah selesai dan sesuai dengan persyaratan kontrak walaupun terjadi keterlambatan dan telah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahkan pembayaran terakhir masih belum diberikan karena masih dianggarkan pada tahun berikutnya.
“proyek telah selesai dan sesuai dengan spesifikasi dan syarat kontraknya” ungkap Nanang.
Namun satu kalimat yang luar biasa disampaikan oleh Nanang dan sangat disukai oleh seluruh pelaksana proyek bahwa dirinya tidak pernah ribet dengan hasil pekerjaan atau proyek yang dikerjakan di wilayahnya, pokok jadi sesuai jadwal yang ditentukan dan terlihat sudah sesuai akan diterima hasilnya.
Hal ini berkaitan dengan pertanyaan Pimred PRN kepada Nanang terkait personil manajerial dengan santai Nanang menganalogikan seperti akan berpergian dengan rencana moda tranportasi tertentu tapi pelaksanaannya dengan moda tranprotasi lain asal tujuannya sama.
“kita tahunya selesai, bagaimana caranya terserah, seperti halnya kita mau ke Jakarta dengan rencana naik pesawat tapi pelaksanaannya naik kereta” jelas Nanang.
Menanggapi hal ini Samsul, S.H. melalui LPK YAPERMA menyimpulkan terdapat beberapa celah dugaan penyimpangan dan indikasi Korupsi terdapat dalam proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Saluran Ruas Lasem – Lowayu Di Desa Lowayu dan Petiyen sejak diawal proses lelang tender sampai pada vinal pekerjaan dan pastinya harus dilaporkan karena hal ini menyangkut anggaran negara yang artinya proyek tersebut menggunakan uang rakyat.
Samsul juga menambahkan bisa kita nalar bahwa dalam pemilihan penyedia jasa jelas melalui lika-liku yang mengharuskan memilih penyedia jasa yang memenuhi persyaratan, tapi kalau pelaksanaannya tidak mengacu pada hasil seleksinya apa bisa dikatakan pekerjaan ini benar? Seperti halnya personel manajerial yang ditawarkan tidak sama dengan yang berada dilapangan, tentunya sebagai pengganti personel seharusnya yang setara secara kualifikasi dan kompetensinya, alhasil bisa kita lihat bersama, justru hasilnya tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Apakah ini sudah sesuai prosedur ? Layak kita buktikan. Pungkas Samsul, S.H. yang juga sebagai Pembina LBH Pembela Rakyat Negeri (PRN). (aji).
