By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Proses Hukum Oknum Kades  “Hamili” Anak Dibawah Umur “STOP” Dengan Angka 200 juta, benarkah itu ?
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Proses Hukum Oknum Kades  “Hamili” Anak Dibawah Umur “STOP” Dengan Angka 200 juta, benarkah itu ?
HUKUM

Proses Hukum Oknum Kades  “Hamili” Anak Dibawah Umur “STOP” Dengan Angka 200 juta, benarkah itu ?

Redaksi
Last updated: 28 Februari 2019 4:44 pm
Redaksi
Published: 28 Februari 2019
Share
SHARE

PRN NGANJUK – Biasanya kasus perlindungan anak apabila masuk ke rana hukum akan mendapatkan prioritas utama dalam penanganan dan tidak dapat dicabut, dan rumor tak sedap menimpa jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Nganjuk dalam penanganan kasus Oknum Kades yang diduga menghamili gadis dibawah umur.

Adalah DD (inisial) warga Pandantoyo,  yang melaporkan oknum kepala desa di wilayah Patianrowo HTY (inisial,  red)  yang diduga telah menghamili Bunga (bukan nama sebenarnya,  red). Ke unit PPA Polres Nganjuk 28/1/19.

Saat orang tua korban melaporkan kejadian ini,  posisi Bunga hamil 7 bulan dan dari hasil investigasi Bunga dihamili oleh HTY alias oknum kades.

Mendapat pengaduan terkait persetubuhan anak dibawah umur UPPA Polres Nganjuk pada  28/1/19 melalui surat nomor B/112/I/RES.1.24/2019/Satreskrim., langsung memanggil Ima warga Pandantoyo untuk diminta keterangannya.

Lebih lanjut dari mulai menerima pengaduan sampai saat ini yang sudah hampir 2 bulan,  dari pantauan awak media ini,  penanganan perkara ini terkesan   jalan ditempat pasalnya yang diduga pelaku masih nyantai menikmati jabatan kepala desa yang baru direbutnya kembali.

Penelusuran wartawan tidak henti,  pada rabu 27/2/19 pengakuan mengejutkan dari MMK (inisial, red)  yang tak lain adalah ibu korban,  dalam keterangannya MMK beserta suaminya DD telah menerima uang perdamaian dari HTY yang MMK tidak jelas nominalnya karena yang terima DD (suami MMK)  namun yang jelas uang masuk dari HTY melalui UPPA Polres Nganjuk Ipda Sd (inisial, red) dengan nilai 200 juta dalam 3 tahapan 14/2/19. Tegas MMK.

“pak lurah HTY sanggup tanggungjawab sepenuhnya sampai anak ini besar dan sekolah,  bahkan tadi saja dari sini ngasih susu ibu hamil kepada anak saya” terang MMK kepada awak media PRN.  27/2/19.

Seandainya perihal ganti rugi tersebut benar, sama artinya hal itu sebuah pengakuan siapa pelaku sebenarnya, dan Pihak Kepolisian dapat memeriksa dan menahan pelaku.

Keterangan berbalik dari Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Yogi Ardi Khistanto melalui whatsapp bahwa kasus ini akan tetap dilanjutkan.

“Penanganan sudah dilaksanakan oleh Unit PPA … mulai dr pengaduan hingga di tindaknlanjuti menjadi LP dan skrg dalam penyidikan … Trmksh atas perhatiannya 🙏”  jawab wa Kasat Reskrim ke wa redaksi.

Menurut pakar hukum Sovia Hasanah, S.H. Jumat, 08 Pebruari 2019 (hukum online.com)

Pencabulan Merupakan Delik Biasa

Dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban (anak) atau pelapor  telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Lebih dalam terkait dengan delik biasa, terdapat pertanyaan Bagaimana dengan pencabulan anak tersebut? Jika usia si korban belum mencapai 18 tahun, maka si pelaku dapat dijerat dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak” ) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (TIM RED)  

You Might Also Like

Jelang Natal dan Tahun Baru TNI, POLRI dan BNN Gelar Operasi Gabungan
Koperasi Sumber Kencana Makmur Bojonegoro Diduga Tahan Ijazah Mantan Karyawatinya
LPK-RI Menggugat PT. BFI Finance Dan PT. Smart Multi Finance Tangerang Yang Telah ‘MERAMPAS’ 6 Truck Milik Konsumen Sulawesi Utara
JAYATERRA RESMI PAILIT – KONSUMEN TERSENYUM BAHAGIA
Panitia PTSL Ngingasrembyong ‘Mungut’ Biaya 400 Ribu per Bidang, Kesepakatan Bersama..?
TAGGED:Kasus PPA Jalan DitempatNgnjuk
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto

Redaksi
By Redaksi
19 November 2026
Pemkab Kediri Ajak Perempuan Berani Skrining Kanker Serviks dan Payudara
Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?