TIEN KRISEN SEDANG MENGGUGAT DIWILAYAH HUMUM PN. TANGERANG SESUAI YANG DIPERJANJIAKAN, TIBA-TIBA OLEH TERGUGAT DIGUGAT MENGGUNAKAN GUGATAN SEDERHANA DI PN. KOTAMOBAGU NGGAK TANGGUNG-TANGGUNG 4 (EMPAT) GUGATAN SEKALIGUS (SADIS ?);
PRN DEPOK – MOCH. ANSORY, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) menduga bahwa Putusan PN. Kotamobagu atas Gugatan Sederhana No : 26/Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, No : 27/ Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, No : 28/ Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, dan No : 29/ Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, Tertanggal 08 Oktober 2019 adalah Putusan yang cacat Hukum;
Terkait hal itu wartawan Pena Rakyat News Depok saat menemui Ketua Umum Yaperma di kantor Cabang Depok mengklarifikasi terkait 4 (Empat) Putusan Gugatan Sederhana PN. Kotabobagu tertanggal 08-10-2019;
Moch. Ansory Prihatin atas 4 (Empat) Putusan gugatan sederhana yang telah dilakukan oleh Para Hakim PN. Kotamobagu, oleh karena diduga dilakukan dengan cara yang melanggar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1 dan 2) yang dengan tegas menyatakan (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota”, Namun Putusan No : 26/Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, No : 27/ Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, No : 28/ Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, dan No : 29/ Pdt.G.S/2019/PN. Ktm, Tertanggal 08 Oktober 2019 dilakukan hanya oleh masing-masing Seorang Hakim;
Selain itu lanjut Ketua Umum Yaperma, Penggugat (Prinsipal) Tidak Pernah hadir pada Persidangan ke 4 (Empat) gugatan sederhana tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PER MA RI No. 2 Tahun 2015 pada Pasal 4 Poin 4 Juga menyatakan “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;
Sedangkan tergugat mengajukan keberatan tentang kompetensi Relatif gugatan sederhana ini, namun sangat disayangkan Para Hakim tersebut mengabaikan Surat Edaran No.07 Tahun 2012 angka Romawi XVI Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Acara Perdata, yang intinya menyatakan Putusan Judex Facti harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR);
Ketua Umum Yaperma menyarankan agar Tergugat (Tien Krisen) melakukan upaya hukum yang telah disediakan dalam gugatan sederhana berupa Keberatan atas 4 (Empat) putusan tersebut, namun kalau ternyata Pelanggaran undang-undang tentang Kekuasaan kehakiman tersebut dibenarkan oleh PN. Kotamobagu, bisa mohon perlindungan hukum ke Komisi Yudisia (KY) atas Prilaku Hakim-Hakim yang melanggar Undang-Undang Kehakiman atau Melakukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ujar Moch. Ansory melanjutkan sambil geleng-geleng kepala menyayangkan kejadian tersebut; (11/10/2019, Ujang Kosasih);
Moch. Ansory Menggumam lirih Kapan Penegak hukum di Negeri Tercinta ini taat hukum dan tidak menggunakan kewenangannya dengan melawan Undang-Undang dan dihimbau kepada PT. SMART MULTI FINANCE untuk tidak bersenang-senang dan memberitakan Putusan Tersebut dikoran-koran, karena sedang digugat di PN. Tangerang tentang Dugaan memberi Keterangan Palsu pada isi akta Jaminan Fidusia, kata Ansory mengakhiri tanggapannya kepada Pena Rakyat (11-10-2019, Ujang Kosasih);
