PRN SUMENEP | Sering terlihat yang dilakukan Tongkang Kalianget-Talango, memuat penumpang sampai overload, yang mengabaikan keselamatan bagi penumpang.
Hal itu menjadi atensi perhatian khusus dari LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) dan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (Lembaga KPK), markas wilayah Sumenep. Karena menyangkut keselamatan bagi para penumpangnya.
Dengan seringnya kejadian tersebut, diduga Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan (KSOP) Kalianget tidak bekerja secara serius dalam melakukan pengawasan terhadap muatan Tongkang dan terkesan juga ada pembiaran sistem pembayaran untuk karcis penumpang tidak profesional.
Pasalnya karcis dan penarikan pembayaran penumpang dilakukan di atas Tongkang (mudah dilakukan korupsi), kadang penumpang dipungut uang tapi tidak diberikan karcis sebagai bukti pembayaran, sehingga pendataan untuk jumlah penumpang tidak tercatat bila mana ada kecelakaan di laut.
Maka dari itu, Misnadin Ketua LSM LAKI melalui pemberitaan ini mendesak persoalan muatan Tongkang Kalianget-Talango yang overload untuk segera disikapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dan terus melakukan pengawasan, jangan cuma duduk-duduk manis saja dikursi empuk menunggu gaji.
“Kami sebagai kontrol Masyarakat kepada teman Media untuk menindaklanjuti permasalahan muatan tongkang Kalianget-Talango yang bisa membahayakan keselamatan pemakai jasa. Dari itu kami mohon untuk di jadikan berita, supaya ada perhatian dari Dishub Sumenep,” ujarnya kepada media, Rabu 17/11/2021.
Dengan adanya kejadian tersebut, awak media langsung melakukan konfirmasi melalui chat WhatsApp kepada pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep, “Assalamualaikum dan selamat malam bapak, mohon komentarnya terkait tongkang Kalianget-Talango, muatan kenapa dibiarkan overload sampai seperti ini, tanpa mempertimbangkan keselamatan penumpang,” tapi pertanyaan tersebut hanya ditanggapi dingin saja dengan melempar kepada pihak KSOP Kalianget.
“Masalah keselamatan pelayaran lebih tepat ke KSOP,” jawab Muhammad Tayyib, melalui chat WhatsApp.
Sedangkan pihak KSOP Kalianget saat dikonfirmasi dengan pertanyaan yang sama, melempar jawaban kewenangan Dishub DPTD. “Sekarang kewenanganya Dishub BPTD Pak,” jawab SUPRIYANTO S.H, M.H. Kepala KSOP.
Sampai pemberitaan ini tayang, Kadishub Sumenep enggan menanggapi konfirmasi awak media, yang dilontarkan melalui chat WhatsApp. (Erf/Tim)
