5 ASAS DASAR DALAM HUKUM PERJANJIAN YANG LAHIR
DARI HUKUM KONTRAK
AGUS SALIM, S.Pd., S.H., M.H.
KONSULTAN HUKUM PRN & DOSEN FH UNIYOS SURABAYA
Dalam membuat suatu perjanjian yang lahir dari Kontrak tentunya perlu ketelitian yang sangat tinggi,dalam hal membuat suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Dalam hal pembuatan perjanjian atau kontrak, perlu diketahui ada 5 Asas dasar yang dipakai dalam hukum perjanjian. Kali ini kita akan bahas 5 asas dalam hukum perjanjian yang ditinjau dari KUH Perdata.
- Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini bermakna kalau setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian, dan bebas membuat perjanjian mengenai hal apapun selama itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan UMUM.
- Pacta Sunt Servanda
Asas ini dikenal dengan istilah asas kepasatian hukum. Dalam KUHPerdata makna Asas Pacta Sunt Servanda dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (1). Yang artinya-semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau bisa dibilang perjanjian adalah hukum yang memaksa bagi pihak yang membuatnya.
- Asas Konsensualisme
Makna dari asas ini adalah jika para pihak telah menyepakati perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut telah sah, mengikat dan sudah memiliki kekuatan hukum, meskipun perjanjian itu tidak dibuat dalam bentuk tertulis Dengan kata lain perjanjian itu sudah memiliki konsekuensi yuridis yakni timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.
- Asas Kepribadian
Makna. dari asas ini adalah setiap perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal atau pribadi dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya.
Asas ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUH Perdata, bahwa Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri dan pasal 1340 menegaskan perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.
- Asas Itikad Baik
Makria itikat baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya sehubungan perjanjian yang mereka sepakati. Asas Iktikad tersebut juga disebutkan pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Demikian materi pembahasan kali ini semoga bermanfaat bagi pembaca setia Opini Hukum Madia PRN.
